Ruang gerak para perokok di Jakarta, kian dibatasi. Setelah sebelumnya mengeluarkan peraturan daerah larangan merokok di tempat umum, kini Pemprov DKI Jakarta kembali mengawasi para kaum perokok. Pasalnya, jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK Gakin) untuk mereka yang perokok akan dicabut.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, rencana ini mengacu pada data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa 22 persen dari total pengeluaran warga miskin dalam sebulan digunakan untuk membeli rokok. Alhasil, memberikan jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin yang menghabiskan duit untuk kebiasaan merokok dianggap tidak adil.
Namun beberapa pihak meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Yang pasti, kebijakan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan supaya tidak muncul tuduhan pemerintah lari dari tanggung jawab.(IDS/YUS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Saran dan kritik untuk membanggun motivasi